Parigi, Harianpos – Rencana pemindahan pelayanan kapal PELNI dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala mulai mendapat sorotan dari masyarakat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), khususnya kalangan muda di wilayah utara.
Fandi Alang, pemuda asal Desa Bosagon, Kecamatan Ongka Malino, menilai keberadaan layanan PELNI di Pantoloan selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat dari Maleali hingga Moutong, termasuk kawasan transmigrasi yang membutuhkan transportasi laut antardaerah.
Menurut Fandi, masyarakat Parimo selama ini harus mencari berbagai cara agar dapat mengakses layanan PELNI di Pantoloan dengan biaya yang relatif terjangkau. Sebagian warga memilih patungan kendaraan, sementara lainnya membawa kendaraan hingga Taweli, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan ojek menuju Pantoloan.
“Kami dari wilayah utara sangat terbantu dengan adanya PELNI di Pantoloan. Selama ini kami patungan mobil bersama-sama untuk menuju Pantoloan. Ada juga yang membawa kendaraan sampai Taweli, kemudian lanjut naik ojek. Itu semua kami lakukan untuk menekan biaya perjalanan,” ujar Fandi.
Ia mengatakan, apabila layanan PELNI dipindahkan ke Donggala, masyarakat Moutong tidak hanya menghadapi persoalan jarak, tetapi juga berpotensi menanggung tambahan biaya dan waktu perjalanan.
“Kalau dipindahkan ke Donggala, tentu kami yang berada di Moutong akan semakin terbebani. Jaraknya bertambah, ongkos bertambah, waktu perjalanan juga bertambah. Pemerintah harus melihat kebijakan ini dari sisi masyarakat yang benar-benar menggunakan layanan PELNI, bukan hanya dari sisi pengaturan pelabuhan,” tegasnya.
Fandi juga mengingatkan bahwa Pelabuhan Pantoloan selama ini tidak hanya menjadi akses transportasi laut bagi masyarakat Kota Palu.
Pelabuhan tersebut juga digunakan masyarakat dari sejumlah wilayah lain, termasuk Kabupaten Parigi Moutong, khususnya wilayah utara.Karena itu, ia meminta agar kepentingan masyarakat pengguna jasa turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pelayanan transportasi laut.
“Kami tidak bermaksud mempersoalkan Donggala. Yang kami persoalkan adalah akses masyarakat. Jangan sampai karena perubahan kebijakan, masyarakat Moutong dan masyarakat transmigrasi justru mendapatkan beban baru. Kalau Pantoloan masih bisa melayani masyarakat, kenapa harus dipindahkan?” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan transportasi memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama warga yang sangat mempertimbangkan biaya perjalanan.
“Bagi kami sederhana, PELNI di Pantoloan sudah sangat membantu. Jangan cabut akses yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami berharap PELNI tetap di Pantoloan dan pemerintah mempertimbangkan suara masyarakat Moutong,” pungkas Fandi.
