Parigi, Harianpos – Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Fadli Arifin Aziz, meminta Bupati Parimo mengevaluasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan (PHL) yang bertugas melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daerah tersebut.
Menurut Fadli, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, tanpa pandang bulu.
Ia juga meminta personel yang diragukan integritasnya segera diganti dengan individu yang memiliki kredibilitas dan komitmen dalam memberantas PETI.
Permintaan itu disampaikan menyusul dugaan kebocoran informasi terkait pelaksanaan operasi penertiban di lokasi PETI Karya Mandiri, yang disinyalir berasal dari oknum di internal Satgas sendiri.
Fadli menilai, jika tidak ada langkah evaluasi dari kepala daerah, maka operasi yang dilakukan Satgas hanya akan menghabiskan anggaran tanpa hasil yang jelas.
“Kalau ini tidak dibongkar, operasi hanya buang-buang anggaran. Percuma kalau di dalamnya ada oknum bermental buruk,” ujarnya.
Fadli menilai operasi yang digelar selama dua hari di wilayah pegunungan Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, terkesan janggal. Pasalnya, personel Satgas tidak menemukan aktivitas pertambangan maupun alat berat saat operasi berlangsung, padahal masyarakat mengetahui bahwa di lokasi tersebut aktivitas pertambangan sebelumnya berlangsung cukup masif.
“Ini aneh. Sebelumnya ramai aktivitas, tapi saat operasi justru kosong,” katanya.
Menurutnya, kondisi itu semakin memperkuat dugaan bahwa para pelaku telah lebih dahulu mengetahui rencana penertiban, sehingga sempat menghilangkan jejak sebelum tim gabungan tiba di lokasi.
Karena itu, Fadli meminta Bupati Parimo turun tangan langsung melakukan investigasi secara menyeluruh dan independen terkait dugaan kebocoran informasi tersebut.
Ia menegaskan, apabila terbukti ada oknum aparat atau anggota Satgas yang membocorkan informasi operasi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan kepala daerah.
“Kalau ada yang membeking atau membocorkan, itu pengkhianatan. Ini tidak bisa dianggap biasa,” tegasnya.
Secara kelembagaan, LMP juga mengecam keras dugaan keterlibatan oknum yang melindungi aktivitas tambang ilegal.
Praktik semacam itu dinilai tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga memperparah kerusakan lingkungan di Kabupaten Parigi Moutong.
LMP menegaskan bahwa upaya memerangi kejahatan lingkungan harus diawali dengan pembersihan oknum di internal lembaga penegak hukum maupun Satgas.
Tidak boleh ada kompromi terhadap pihak mana pun yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi aktivitas ilegal.
“Bupati harus tegas. Copot dan beri efek jera,” pungkasnya.
