Komisi IV DPRD Parimo Dukung Pembangunan Kantor Baru Dinkes Tahun 2026

Parigi, Harianpos – Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meninjau lokasi rencana pembangunan kantor baru Dinas Kesehatan (Dinkes) Parimo di kawasan perkantoran jalur dua, Kecamatan Parigi, Kamis (26/6) sekitar pukul 11.00 WITA.

Peninjauan dilakukan bersama Plt Kepala Dinkes Parimo, I Gede Widiadha, SKM., M.AP., serta diikuti Ketua Komisi IV, Sutoyo, bersama dua anggota, yakni Arnold dan H. Sami.

Plt Kadinkes Parimo, I Gede Widiadha, SKM., M.AP, menjelaskan pembangunan kantor baru tersebut telah diusulkan sejak tahun 2024, tetapi belum dapat disetujui faktor keterbatasan pendanaan.

Pada tahun 2025, Dinkes kembali memasukan item pembangunan kantor itu kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas. Namun, harus tertunda disebabkan kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berkaitan ketahanan pangan.

Plt Kadis menyebut total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan perampungan kantor Dinkes tersebut Rp 11 Miliar. Hanya saja, dalam perencanaan awal yang diusulkan tahun sebelumnya sebesar Rp 5 Miliar dengan skema penganggaran dua tahap. Dua kali pengusulan itu belum bisa diakomidir faktor keterbatasan anggaran.


I Gede Widiadha menilai, pembangunan kantor baru Dinkes sudah sepatutnya dianggarkan. Saat ini, operasional Dinkes masih menempati gedung milik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Farmasi di Desa Bambalemo, yang sejatinya diperuntukkan bagi penyimpanan dan pengawasan mutu obat.

” Itu bukan milik Dinkes. Semua fasilitas bangunan yang ada, itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian yang diperuntukan untuk pengembangan farmasi.
Kami bahkan sudah pernah disurati pihak kefarmasian karena penggunaan gedung tersebut,” katanya.


I Gede mengaku, selama ini Dinkes Parimo menggunakan lantai II gedung fasilitas milik Farmasi dijadikan sebagai kantor pusat kegiatan pelayanan administrasi urusan Pemerintahan. Bahkan, faktor keterbatasan ruang menyebabkan penggabungan ruangan antara pejabat struktural dan staf, serta sering terganggu aktivitas kegiatan kefarmasian.

” Jadi kami dilantai atas, di lantai pertama itu pergudangan Farmasi. Biasanya kalau ada stok obat yang masuk dalam jumlah besar, kita beberapa kali kita meminta agar waktunya (memasukan obat ke gedung) pada saat tidak lagi jam kerja, ” ungkap Kadis.

Mengingat, kantor Dinkes merupakan sentral layanan pemerintahan yang membawahi 24 Puskesmas dan 3 RSUD, pihaknya berencana kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp11 miliar dalam RKA tahun 2026.

Menganggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo menyatakan mendukung rencanana pembangunan kantor Dinkes baru yang diupayakan masuk penganggaran tahun 2026. Hal ini sangat menunjang kesuksesan program Parimo Sehat salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, Erwin Burase – H. Abdul Sahid.

Ia mengatakan ketersediaan kantor memadai bagi Dikses sudah sepatutnya diberikan. Mengingat, Dinas tersebut sebagai OPD teknis yang mememiliki peranan krusial mengeksekusi program-program dibidang Kesehatan yang menjadi konsen Pemerintahan Erwin – Sahid, diantaranya soal pelayanan kenderaan Ambulance gratis diseluruh Puskesmas dan RSUD.



” Ingat, Dinkse ini membawahi 24 Puskesmas berada di 23 Kecamatan dan 3 RSUD. Tentu dalam memaksimalkan realisasi program di bidang kesehatan, sangat dibutuhkan kantor yang memadai. Ini menunjang kelancaran urusan administrasi, koordinasi maupun hal lain menyengkut tugas pemerintahan, ” jelas Sutoyo.

Peninjauan lokasi tersebut, lanjut Sutoyo, untuk mengecek kesiapan lokasi pembangunan baik luasan hingga legalitas lahan, guna memastikan tidak terjadi persoalanan hukum di kemudian hari.

Hal senda disampaikan anggota Komisi IV, Arnol. Ia mengatakan, saat ini baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) tengah di bidang kesehatan khususnya penerapan konsep pelayanan Universal Health Coverage (UHC).

Tentu, kata Arnold, dalam pengsuksesan program tersebut dibutuhkan sinergitas antara Dinkes, RSUD dan Puskesmas. ” Ini hanya bisa dilakukan bila terjalin intensitas koordinasi melalui rapat ataupun pertemuan kedinasan. Untuk itu tentu kantor ini sangat dibutuhkan, ” jelas ketua Fraksi Perindo ini.*