Parigi, Harianpos – Anggota DPRD kabupaten Parigi Moutong menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buluye Napoa’e Moutong, Selasa (11/03/2025). Pada giat ini, DPRD menemukan beberapa persoalan dinilai menjadi faktor penghambat pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD, Sutoyo mengatakan, pada tahun 2025, RSUD Buluye Napoa’e mendapat porsi anggaran Rp 5 Miliar bersumber dari APBD Kabupaten. Anggaran tersebut diperuntukkan peningkatan kualitas pelayanan.
Namun, hasil peninjauan DPRD, terkuak masih terdapat beberapa persoalan yang belum dituntaskan pihak rumah sakit, padahal pembiayaannya sudah dimasukan dalam item penganggaran tahun ini.
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 RSUD ini sempat meniadakan pelayanan rawat inap disebabkan keterbatasan anggaran membayar tenaga medis dokter spesialis, sehingga tahun ini Pemda mengalokasikan APBD untuk pembiayaan lima dokter tersebut dengan tujuan rawat inap bisa aktif kembali. Hanya saja, dari lima yang dianggarakan, terkuak pihak RSUD baru menyediakan tiga dokter spesialis.
” Saat kita tinjau ditemukan justru baru ada 3 dokter spesialis yakni patologi klinik, objin dan anastesi. Dua dokter belum ada spesialis dalam dan spesialis anak. Padahal telah dianggarkan untuk lima dokter spesialis yang seharusnya mulai bertugas awal Januari tahun 2025, ” ungkap ketua Komisi IV.
Supir ambulance pun tak luput dari sorotan. Sutoyo mengatakan, pihak RSUD belum memiliki supir tetap kendaraan ambulance. Hal itu dinilai bisa memicu salah satu penghambat pelayanan kesehatan, khusus ketika ada pasien yang harus di rujuk. Padahal, kata dia, biaya jasa supir tersebut telah dianggarkan.
” Menjadi persoalannya adalah, tidak ada supir ditunjuk pihak RS sebagai supir tetap. Harusnya ada. Jangan lagi ketika dibutuhkan cari-cari supir lagi diluar. Ini juga menjadi faktor penghambatan pelayanan khususnya bagi pasien dirujuk, ” ungkap Sutoyo.
Terkuak, Direktur RSUD Buluye Napoa’e Moutong Jarang Masuk Kerja
Selain fasilitas pelayanan, anleg fraksi Nasdem ini juga menyoroti kinerja Direktur RSUD yang jarang hadir langsung ke rumah sakit. Padahal, kehadiran direktur selaku pimpinan sangat dibutuhkan ditengah kondisi rumah sakit yang masih kompleks persoalan dan keterbatasan pelayanan.
Sutoyo mengatakan direktur memiliki kewajiban bekerja secara penuh sebagai tanggung jawab dalam menjalankan tugas.Apalagi, saat ini perawatan inap RSUD kembali dijalankan tentu banyak hal-hal yang harus dikontrol, dievaluasi dan dibenahi.
Hal itu, lanjut Sutoyo, hanya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat dari seorang pimpinan selaku pengambil keputusan jika pemimpin tersebut mengetahui secara detail segala persoalan ditimbulkan.
Menurut Sutoyo, berdasarkan laporan internal RSUD yang ia terima, bahwa kehadiran Direktur di rumah sakit tersebut hanya berkisar 2 sampai 4 hari setiap bulan mulai Januari hingga Februari 2025. Bahkan, pada Maret ini belum pernah hadir.
Ia mengingatkan, jabatan direktur memiliki tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi segala pelaksanaan tugas suatu rumah sakit.
” Pada tahun ini diharapkan direktur lebih sering masuk ( hadir di RS). Apalagi mengingatkan pengaktifan kembali pelayanan rawat ingap pasien, tentu banyak yang harus diperhatikan, dikontrol dan dibenahi, meskipun sudah ada bagian-bagian bidang bertugas, tetapi pimpinan adalah pengambil keputusan sangat dibutuhkan kehadirannya, ” tegas Sutoyo.
Diketahui, anggota DPRD kabupaten Parigi Moutong menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau RSUD Buluye Napoa’e Moutong merupakan rumah sakit bertipe D, Selasa (11/03). Giat ini dilakukan langsung oleh Ketua Komisi IV, Sutoyo, S. Sos dan Ketua Komisi III, Mastulah. Keduanya merupakan anleg dapil IV. Peninjauan ini guna mengecek fasilitas pelayanan dan infrastruktur bagunan memadai.
