Jakarta, Harianpos – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf menegaskan pentingnya data tunggal untuk meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah.
Selama ini, pemerintah menggunakan berbagai data, baik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos).
“Alhamdulillah, kami bersyukur dan bergembira proses integrasi data yang dilakukan BPS berjalan lancar. Harapannya, data ini nantinya menjadi data tunggal sosial ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, program-program pemerintah akan lebih tepat sasaran,” ujar Syaifullah Yusuf di Gedung Kemensos, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
- Data tunggal akan ada proses pembaruan
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menekankan, nantinya data tunggal tersebut bersifat dinamis sehingga bakal ada updating data tiap hari.
“Jadi data tunggal diserahkan, akan ada proses pembaruan terus-menerus, mengingat kondisi individu dan keluarga selalu berubah, baik karena pindah tempat, meninggal hingga dinamika lainnya. Dengan data yang seragam, standar pengukurannya akan lebih jelas,” tutur dia
- Data tunggal ditargetkan tahun depan
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya telah menerima penugasan presiden sejak 30 Oktober 2024 untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, yakni DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kemenko PM.
“Kami telah memulai proses pengumpulan data sejak awal November dan rutin melaporkan progres kepada pemilik data tersebut. Target kami adalah menyelesaikan data tunggal ini pada tahun depan, sehingga dapat digunakan sebagai basis dalam pengambilan kebijakan pemerintah,” ujar perempuan yang akrab disapa Winny.
- Tidak ada lagi perbedaan data
Dia menjelaskan, proses integrasi data ini melibatkan empat tahapan utama: penunggalan individu, penunggalan keluarga, pengecekan silang dengan data lain seperti PLN dan BPJS Kesehatan, serta pemeringkatan data.
“Artinya, dengan data tunggal ini tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk penyasaran program sosial maupun program-program lainnya,” katanya.
Sumber : idntimes.com
