Parigi, Harianpos – Pemerintahan Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abdullah Sahid dinilai belum mampu memenuhi janji politik dalam 100 hari kerja pertama.
Sejumlah program prioritas yang digembar-gemborkan saat kampanye belum terealisasi, di antaranya distribusi tabung elpiji gratis bagi masyarakat kurang mampu, program Berkah Mingguan di pasar tradisional, penataan kota bersih, serta tata kelola persampahan.
Selain itu, janji penanganan illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing, digitalisasi layanan ASN, pembukaan lapangan kerja baru, hingga penertiban hewan ternak liar juga belum terlihat hasilnya.
“Kami tidak melihat adanya capaian signifikan. Justru yang muncul hanyalah seremonial dan janji politik yang tidak terbukti,” tegas praktisi
hukum Hartono, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya transparan melaporkan progres program 100 hari agar masyarakat bisa menilai secara objektif.
“Kalau memang tidak tercapai, harusnya diakui. Jangan hanya pencitraan. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar wacana,” tambahnya.
Hartono menilai kegagalan di awal masa jabatan ini bisa menjadi sinyal lemahnya arah kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas.
“Program 100 hari ini adalah penentu untuk mensukseskan program berikutnya. Kalau di awal saja gagal, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program jangka menengah dan panjang akan tercapai?” tegasnya.
Ia juga mendesak DPRD Parimo untuk memperkuat fungsi pengawasan agar janji kepala daerah tidak berhenti sebagai slogan politik.
” Evaluasi kinerja Bupati – Wabup harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa menilai capaian pemerintah dengan data yang jelas, ” tutup Hartono.
100 Hari Kerja Bupati–Wakil Bupati Parimo Dinilai Gagal Penuhi Janji
