Palu, Harianpos– Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) Sulawesi Tengah bersama perwakilan perbankan lainnya di ruang kerjanya, Senin (11/8/2025).
Pertemuan ini membahas kendala teknis dalam pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk pembayaran cicilan kredit di luar Bank Sulteng, akibat keterbatasan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) online yang saat ini hanya terintegrasi dengan Bank Sulteng.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng Bonny Hardi Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Direktur Utama Bank Sulteng Ramiyatie, serta jajaran pengurus DPD Perbarindo Sulawesi Tengah.
Dalam pengantarnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan sistem SIPD dan SP2D online.
Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, khususnya dalam pemotongan kredit ASN yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan selain Bank Sulteng. Hal ini disebabkan menu SP2D online belum menyediakan fitur untuk melakukan pemotongan otomatis terhadap cicilan kredit di luar Bank Sulteng.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa penggunaan SP2D online merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan gaji ASN.
Meski demikian, ia menyadari perlunya solusi agar pelaksanaan SP2D online tidak menghambat kerja sama antara ASN dan lembaga keuangan non-BPD.
Direktur Utama Bank Sulteng, Ramiyatie, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa SP2D online adalah produk dari Kementerian Dalam Negeri yang saat ini memang belum mengakomodasi potongan gaji untuk kredit di bank lain.
Meski begitu, Bank Sulteng siap bekerja sama dengan perbankan lainnya untuk mencari mekanisme pembayaran yang terkoordinasi. Ia juga meminta agar setiap lembaga keuangan di Sulteng menyampaikan daftar debitur ASN mereka untuk dicarikan solusi bersama.
Gubernur berharap koordinasi antara Bank Sulteng dan perbankan lainnya dapat ditingkatkan guna melindungi kepentingan ASN sebagai debitur, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan daerah.
“Semua pihak harus mencari jalan tengah, sehingga ASN tidak dirugikan dan perbankan tetap dapat menjalankan operasionalnya secara sehat,” ujar Gubernur Anwar Hafid.*
Sumber: Biro Humas Pemprov Sulteng
