Parigi, Harianpos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa Percontohan Anti-Korupsi di Desa Kota Raya Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Kota Raya Selatan itu dihadiri Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, Wakil Bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam, serta perangkat desa dan masyarakat setempat.
Tim KPK dipimpin Ketua Tim Desa Percontohan Anti-Korupsi, Aris Dedy Arham, bersama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Desi Aryati Sulastri dan Aprizal Pramudya Perdana.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase mengapresiasi KPK, khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, atas inisiatif pembentukan desa percontohan anti-korupsi sejak 2021 hingga 2023.
Desa Kota Raya Selatan merupakan salah satu desa di Sulawesi Tengah yang terpilih dalam program tersebut.
Menurut Erwin, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus diperkuat melalui upaya pencegahan yang sistematis dengan melibatkan masyarakat.
Ia menilai, Kota Raya Selatan telah menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, salah satunya melalui penerapan buku tamu elektronik dan sistem pelayanan yang terbuka.
Bupati berharap, praktik baik yang diterapkan Desa Kota Raya Selatan dapat menjadi contoh bagi 208 desa lainnya di Parigi Moutong.
“Saya berharap desa-desa lain bisa belajar ke sini, sehingga semakin banyak desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi percontohan anti-korupsi,” ujarnya.
Erwin juga mengingatkan bahwa desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara itu, Ketua Tim KPK, Aris Dedy Arham, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, tetapi juga mendampingi pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya desa harus dilakukan secara maksimal agar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
“Kita semua ini pelayan publik. Tujuan kami sederhana, bagaimana desa ini bisa lebih baik, sumber daya dikelola dengan maksimal, dan perekonomian masyarakat meningkat. Objek yang kami bangun adalah Bapak dan Ibu sekalian,” ungkapnya.
Aris menjelaskan, KPK memiliki tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan sistem, termasuk pemanfaatan teknologi elektronik seperti e-pengadaan dan e-perizinan.
Sementara pendidikan anti-korupsi diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat, sedangkan penindakan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Namun, menurutnya, ketiga strategi tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Peran Bapak dan Ibu sangat penting. Pengawasan dari masyarakat adalah kunci agar praktik yang tidak sehat tidak berakar di lingkungan kita. Mari kita jaga bersama,” ajaknya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara tim KPK, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
