Parigi, Harianpos – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memperketat verifikasi data dan identitas nelayan untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.
Langkah ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan fasilitas subsidi oleh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria.
Penguatan pengawasan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parimo, Dr. Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., meminta seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan melakukan pemutakhiran data nelayan secara by name by address, terutama untuk memastikan kelayakan penerima fasilitas BBM bersubsidi.
Menurut Nasir, verifikasi identitas dan profesi nelayan menjadi bagian penting dalam persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi. Karena itu, pendataan harus dilakukan secara cermat agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia menegaskan, kartu usaha perikanan harus diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria sebagai nelayan, bukan kepada mereka yang sekadar memiliki hobi memancing.
“Jangan sampai fasilitas yang diperuntukkan bagi nelayan justru dinikmati oleh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria,” demikian penegasan Nasir dalam arahannya.
Nasir menyebutkan, Kabupaten Parimo memiliki sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan. Sebagian besar masyarakat tersebut menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, penyuluh perikanan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah memiliki peran strategis dalam pendampingan masyarakat, pelaksanaan program kementerian, serta penyediaan dan validasi data teknis perikanan. Karena itu, koordinasi dengan petugas teknis pemerintah daerah perlu terus diperkuat.
Selain pengawasan BBM bersubsidi, rapat kerja tersebut juga membahas validasi data statistik perikanan tangkap, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perluasan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
Nasir menilai perlindungan jaminan sosial penting mengingat profesi nelayan memiliki risiko pekerjaan tinggi akibat kondisi alam, seperti badai, gelombang laut, dan cuaca yang tidak menentu. Untuk itu, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan serta validasi data penerima manfaat dan santunan harus dilakukan secara teliti agar bantuan diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Sementara itu, Bupati Parimo yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Idrus, S.Pi., M.A.P., menegaskan bahwa petugas lapangan dan penyuluh perikanan merupakan ujung tombak pemerintah dalam pelayanan, pembinaan, pendampingan, pendataan, dan pengawasan sektor kelautan dan perikanan.
Olehnya, ia menekankan pentingnya pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan secara transparan, tertib administrasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan PAD.
Melalui rapat kerja tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara penyuluh perikanan pusat, petugas lapangan, dan jajaran DKP dalam memperkuat validasi data serta pengawasan program pemerintah.
Dengan demikian, penyaluran BBM bersubsidi, perlindungan jaminan sosial, dan berbagai program sektor perikanan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.*
